Public risk management adalah pengelolaan risiko yang dilakukan oleh lembaga publik yang menyediakan layanan untuk publik seperti lembaga pemerintah. Menurut Ivan Lanin, Direktur Proxsis GRC (Governance, Risk, and Compliance), saat ini public risk (risiko publik) menjadi perhatian bagi pemerintah karena berdampak luas dan menyangkut kepentingan rakyat. Hal ini diatur dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan aturan dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mengatur berbagai hal, dari hal sederhana hingga berbagai hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Itulah yang membuat tanggung jawab manajemen risiko di sektor publik kerap dianggap lebih besar dibandingkan disektor usaha.
Lembaga publik dituntut untuk memberikan layanan yang dibutuhkan masyarakat umum secara profesional. Penerapan manajemen risiko oleh organisasi publik dapat membantu mereka dalam mengidentifikasi hal-hal yang menghalangi pencapaian sasaran organisasi serta merencanakan bagaimana cara menangani risiko tersebut. Kesadaran akan pentingnya risiko publik ini diharapkan dapat mengurangi kegagalan pencapaian tujuan dan misi organisasi yang berdampak pada ketidakpercayaan atas pelayanan yang diberikan dan pada akhirnya dapat mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi secara sistematis.
Salah satu lembaga publik yang telah menerapkan manajemen risiko publik adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Institusi ini baru saja mendapat penghargaan pada kategori “Publik Risk” melalui ASEAN Risk Awards 2016. Kategori ini didedikasikan untuk menghargai lembaga yang telah menciptakan upaya ataupun cara baru yang efektif dalam mengelola ketidakpastian yang dihadapi. Atas kesuksesan dan prestasi dalam memberikan kontribusi besar untuk negara, BPJS Kesehatan telah berhasil menunjukan upaya dalam mengelola risiko.
