JAKARTA Komisi E DPRD DKI menyarankan Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk melakukan kalibrasi alat kesehatan yang ada di Puskemas. Hal ini untuk memastikan hasil pengukuran atau pemeriksaan yang dilakukan alat kesehatan tersebut akurat dan konsisten dengan instrumen lainnya. Sebab, peralatan medis tidak akan bekerja secara optimal apabila tidak melakukan hal tersebut.

Perawatan dan kalibrasi rutin akan mempengaruhi tingkat akurasi alat kesehatan tersebut, supaya dapat menghindari salah diagnosa di awal, kata SyaHRial Ketua Komisi E DPRD DKI, di Jakarta, belum lama ini.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 44 tentang Rumah Sakit, di pasal 16, bahwa Puskesmas harus mewajibkan seluruh peralatan medis harus diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh balai pengujian fasilitas kesehatan atau institusi pengujian kesehatan yang berwenang.

Kalau tidak, (Puskesmas dan RSUD) bisa ditutup dan potensi tersebut bisa membahayakan masyarakat, jelasnya.

Ia juga meminta Dinkes DKI untuk membentuk Badan Pengawas Alkes untuk memastikan seluruh alkes di RSUD dan Puskesmas serta rumah sakit swasta di DKI sudah dikalibrasi.

Badan pengawas itu perlu. Bagaimana kita mengontrol alkes sudah dikalibrasi atau tidak, kata SyaHRial.

Sementara itu, Ketua DPP Asosiasi Perusahaan Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi Fasilitas Kesehatan Indonesia, Hendrana Cahyadi, mengatakan, total alkes yang ada di rumah sakit (RS) milik pemerintah daerah dan pusat di wilayah DKI Jakarta mencapai 22.000 unit.

Hal tersebut belum termasuk alat kesehatan yang ada di puskesmas. Sementara jumlah puskesmas kelurahan ada sebanyak 280 unit dan puskesmas kecamatan ada 44 unit.

Total alkes di rumah sakit negeri ada 22.000 unit. Kita belum lakukan inventaris untuk rumah sakit swasta, dokter pribadi dan lainnya. Ini masih gelap. Makanya kita usulkan ke Komisi E, selain dibentuk badan pengawas, juga dilakukan inventarisasi alkes yang menjadi aset DKI di RSUD maupun puskesmas, kata Hendrana.

Hendrana mengungkapkan, semua puskesmas di DKI belum melaksanakan kalibrasi dengan alasan terbatasnya anggaran kesehatan.

Seharusnya itu tidak menjadi alasan, karena puskesmas merupakan tombak terdepan dalam hal kesehatan warga Jakarta, tandas Hendrana.(*)

Sumber: Olahan penulis dari beritasatu.com

Sumber gambar :www.helixindia.com